BeritaNasional.ID.Sulbar — DPRD Sulbar menggelar rapat Paripurna Penyampaian Laporan dan Rekomendasi Tahap Pertama Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana , dan Pansus Pengawasan Percepatan Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana, serta Pansus Pengawasan Anggaran Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana, dan Penyaluran Logistik di Tenda Darurat DPRD Sulbar, Senin, 8 Maret 2021.
Dihadiri langsung Gubernur Sulbar . H.A. Ali Baal , Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar, H. Abdul Halim, Abdul Rahim, Sekprov Muhammad Idris, para anggota pansus DPRD Sulbar, para Asisten Setda Sulbar, pimpinan OPD dan undangan lain
Tiga panitia khusus (Pansus) DPRD Sulbar menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Pemprov. Sulbar. Rekomendasi itu disampaikan dalam sidang paripurna dewan .
Ketiga Pansus itu yakni: Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Pansus Pengawasan Percepatan Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana, dan Pansus Pengawasan Anggaran Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana, dan Penyaluran Logistik.
Juru bicara Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Firman Argo Waskito mendesak Pemprov.Sulbar agar segera melakukan kordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka terbitnya Inpres tentang status kebencanaan di Sulbar. Ia juga meminta Pemprov.Sulbar agar segera mencairkan anggaran belanja atau biaya tak terduga (BTT) untuk masyarakat terdampak gempa.
“Meminta Pemprov.Sulbar menyediakan rumah layak huni bagi korban gempa yang rumaknya rusak. Meminta pos komando transisi agar segera berkordinasi dalam rangka membuat rencana aksi penanganan bencana guna memaksimalkan dana bantuan yang masih ada. Jika dianggap perlu lakukan penggalangan dana di lembaga donor intetnasional. Segera rampungkan data seakurat mungkin by name by adres kepada warga terdampak gempa. Segera merehabilitasi sarana perekonomian, perbaiki rumah ibadah dan segera petakan dan tetapkan daerah rawan bencana.”kata politisi partai Demokrat itu.
Selain itu, Pansus DPRD juga meminta agar Pemprov.Sulbar segera merelokasi warga yang berada di wilayah patahan atau rawan gempa.
” meminta alokasi khusus bagi Mamuju dan Majene untuk merehabilitasi dan merekonstruksi daerahnya dengan anggaran yang bersumber daribantuan keuangan khusus (BKK) segera cairkan biaya tidak terduga (BTT) dan segera lakukan realokasi anggaran. Perbaiki jalan di Bela dan Kopeang dan terakhir Pemprov Sulbar harus segera merelokasi beberapa dusun di kabiraan kecamatan Ulumanda.”jelas
