BeritaNasional.ID.Polman —Pelaksanaan proyek pengaspalan jalan trans sulawesi di Kabupaten Polewali Mandar yang dikerjakan oleh PT Bumi Karsa tuai sorotan, Pasalnya, banyaknya pengguna jalan terutama roda 2 mengalami laka lantas sehingga angka Laka Lantas sejak 2021 meningkat , karena kondisi pekerjaan jalan yang telah dikeruk tak kunjung di timbung serta dugaan penjualan material bekas kerukan badan jalan kepada warga seharga Rp.200 ribu / mobilnya
Menyikapi hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Polman kemudian menggelar rapat dengar pendapat(RDP) di ruang aspirasi, menghadirkan perwakilan PT. Bumi Karsa sebagai pelaksana proyek, Satker Balai jalan raya Kementerian PUPR, Kasat Lantas Polres Polman, Dishub, Camat Campalagian, Lembaga Sosial Masyarakat( LSM ) dan masyarakat yang jadi korban Lakalantas akibat kerukan jalan tersebut.
Ketua DPRD Polman, Jufri Mahmud.SE memimpin langsung jalannya Rapat Dengar Pendapat didampingi Wakil Ketua Amiruddin bersama anggota DPRD lainnya, meminta tanggapan pelaksana proyek dan Satker Kementerian PUPR. Rabu . 2 Juni
Rapat Dengar Pendapat yang menghadirkan Perwakilan LSM Lamdes, Darwis mempertanyakan kerukan pengerjaan jalan ini tidak segera dikerjakan, padahal proyek sudah mulai sejak 1 April lalu, Akibatnya, kata dia, angka Lakalantas di Kecamatan Campalagian pun sudah mencapai 52 kasus,
” Jujur kami sangat resah dengan ini, saya saksi mata disini, dalam sehari sampai 4 pengendara motor yang jatuh, belum lagi material bekas kerutan jalan dijual ke warga, seharga 200 ribu rupiah , saya sendiri membeli , Terang Suardi mengakui dalam RDP.
Senada, Ketua LSM Amperak, Erwin, memprotes minimnya rambu-rambu jalan yang dipasang pada lokasi proyek senilai Rp.159 Miliar tersebut, ” rambu-rambunya banyak yang kacau, tertulis pekerjaan jalan tapi material di situ. Penempatan rambu di nilai amburadul , dan pada malam hari rambu- rambu tersebut tidak terlihat oleh pengguna jalan , sehingga menimbulkan laka lantas .
Ditempat yang sama, Camat Campalagian, H.A.Raden Suwono mengaku sering menerima aduan dari warganya, melalui pesan singkat SMSl terkait banyaknya pengendara yang jatuh, jadi korban saat melewati kerukan badan jalan,” Bahkan SMS yang masuk ke saya agak kasar, 4 kali sehari ada kecelakaan, seperti kalau kita memungut kelapa jatuh . Ucap R.Suwono kesal.
Sementara Ketua LSM APKAN Abdul Rahman, justru menyoroti bongkahan pohon kayu yang ditebang pelaksana proyek di Kecamatan Binuang, dibuang ke tempat dimana manggrove banyak tumbuh,” Jangan Sampai menjadi tempat pembuangan sampah yang baru oleh masyarakat apalagi merupakan tempat tumbuhnya magrove yang bisa merusak lingkungan tanaman mangrove “.
Jelas Rahman
Menimpali hal tersebut , Satker Kementerian PUPR bidang Perbaikan Jalan Sulbar, Abdul Syahid, mengatakan pelaksanaan proyek ada standar keselamatan termasuk K3, kemudian penempatan rambu-rambu tetap mengacu pada Departemen Perhubungan, ” Material pembuangan ini, dibuang juga harus aman dari sisi lingkungan, serta tidak ada pembenaran penjualan sisa material kerukan badan jalan “jelasnya.
Sementara, Pimpinan Proyek PT. Bumi Karsa, Rasyid membantah jika pihaknya memperjual belikan material bekas galian jalan kepada warga, dirinya menduga ada negosiasi antara operator dan warga hanya untuk beli rokok, ‘ Secara resmi kami tidak menjual, saya jelaskan anggota kalau kasih masyarakat material buangan, terus ada pembeli rokok, iya diambil, ” tandasnya.
Selain itu, Rasyid mengatakan kendala kerutan aspal tidak segera dikerjakan, karena setelah digali aspalnya, ada res yang rusak, sehingga apabila langsung ditutup berpotensi akan rusak kembali,” Karena ini menyangkut volume, karena kita ini kontraktor swasta jangan sampai kita rugi. Jangan sampai mutu tidak bagus terus kita tidak dibayar, kita kerja step by step, “tandasnya.
Ketua DPRD Polman Jufri Mahmud, kemudian mendesak PT Bumi Karsa mengerjakan pengaspalan jalan poros dari Paku sampai Tinambung, tidak dikerja sepotongpotong, karena merupakan jalan nasional bukan hanya dilalui orang Polman. ‘ Jangan sampai ada lagi penjualan material bekas galian ke warga, karena itu namanya proyek dalam proyek, kalau cuma pembeli rokok kenapa tawarkan Rp.200 ribu per mobil, berapakah standar beli rokok?, ” ucapnya.
Senada dengan wakil ketua Dprd Polman H.Amiruddin , menegaskan agar pihak Pelaksana Proyek tidak hanya tinggal diam menunggu laporan dari bawah , tapi harus terjung kelapangan menanggapi aduan warga tersebut .
” Jangan cuman membela dengan mengatakan semua sudah sesuai pekerjaan , sementara di lapangan tidak demikian , sisa kerukan dijual juga di bantah sedangkan warga yang membeli juga hadir dalam RDP , anda harus melihat langsung lapangan , jika anda selalu membenarkan semua sesuai pekerjaan , maka kita akan undang semua pekerja untuk mencari tahu pelaku penjualan sisa material , Berang Amiruddin dalam RDP .
Berbeda dengan Juanda wakil ketua Komisi III , dengan tegas meminta agar proyek pekerjaan di Campalagian dan Matakali agar dihentikan karena material yang digunakan diduga tidak sesuai .
Sementara Kasat Lantas Polres Polman AKP. Adryan P mengatakan Untuk pengamanan pangaturan Lalin selama proyek Jalan Nasional berjalan , sampai detik ini pihak pelaksana tidak pernah melakukan koordinasi kepada pihak Lalu Lintas .
” Kami pernah menyampaikan kepihak Pelaksana Proyek agar melakukan koordinasi duduk bersama dengan camat , Polsek , Dishub , Lalu Lintas semua stackholder terkait proses pengaturan jalan , dengan tujuan mengantisipasi laka lantas pada pengguna jalan, tapi tidak mendapat respon dari pihak Pelaksana .
Senada dengan Adam Haruna dari Dishub , mengatakan sejauh ini pihak pelaksana proyek tak ada koordinasi ,kepihaknya .
