BeritaNasional.ID, POLMAN – Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran (LKPA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Polman, Senin 30 Nopember, siang tadi.
Massa aksi tersebut membawa spanduk berwarna putih bertuliskan kalimat ajakan kepada Komisi Anti Korupsi (KPK) untuk kembali datang ke Kabupaten Polman. Tujuannya mengusut maraknya dugaan korupsi anggaran negara, dalam sebuah spanduk putih tersebut bertuliskan ajakan KPK ke kebun Raya Bulo.
Koordinator aksi dari LKPA , Zubair dalam orasinya meminta Pemerintah Kabupaten Polman segera membentuk satuan tugas (Satgas) mafia anggaran dengan tujuan supaya kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) APBN maupun APBD yang disinyalir di mark up bisa terbongkar.
Total semua anggaran DAK untuk bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi dan kesehatan itu jumlahnya puluhan miliar. “Saya melihat ada indikasi oknum yang sengaja menggelembungkan anggaran tersebut,”katanya.
Lanjut Zubair, pembentukan Satgas Mafia anggaran itu akan diisi perwakilan dari inspektorat, masyarakat, LSM, media serta aparat penegakan hukum dari kepolisian dan kejaksaan.
Selain itu, Zubair juga mendesak DPRD Polman membentuk panitia khusus (Pansus) pengawasan dana penanganan Covid-19 yang jumlahnya juga mencapai puluhan miliar Iebih di Kabupaten Polman.
Terkait ajakan KPK ke kebun Raya Bulo, lanjut Zubair, karena di sana diduga kuat anggaran APBD serta APBN yang masuk digunakan membangun jalan dan fasilitas umum pada vilIa-villa milik pejabat. ” Itu diduga tidak jelas status tanahnya, apakah itu milik negara, pemda, atau perorangan, karena banyak keterangan dari sana bahwa pejabat yang beli tanah mereka,”ujarnya.
Zubair mengakui, sampai sekarang belum ada APBD dan APBN yang dianggarkan untuk pembebasan lahan di kebun Raya Bulo. Sementara dana melalui APBN dan APBD tidak bisa dikucurkan diatas tanah milik masyarakat. “Dana APBN hanya bisa dipakai membangun di tanah negara, dan itu korupsi kalau uang negara dipakai membangun di atas tanah,”tegasnya. (Wahyuni)
